Refleksi Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka lahir sebagai sebuah keputusan politik, hal mana didahului dengan keputusan politik MPRS tahun 1960 yang berupaya membersihkan sisa-sisa paham Baden Powell pada organisasi kepanduan. Penamaan Pramuka pun lebih berbau politis karena pada saat itu di sebagian negara komunis menyelenggarakan pendidikan kepanduan dengan nama pionir, dan pramuka dipandang sebagai padanan kata dari pioner dibandingkan pandu. Pramuka diartikan sebagai selalu dimuka (pioner). Sedangkan pandu sendiri merupakan terjemahan dari scout yang merupakan gagasan dari Baden Powell dan diartikan sebagai orang yang senantiasa memandu atau menolong. Karena keputusan politik itulah maka organisasi ini sekarang lebih dikenal dengan pramuka daripada pandu.

Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kwartir Nasional pertama yang kemudian menerjemahkan pramuka sebagai praja muda karana dipandang sebagai upaya untuk mengeliminir istilah pramuka dari padanan kata pioner yang lebih berbau komunis pada saat itu. Konon terbitnya Keputusan Presiden nomor 238 Tahun 1961 juga penuh dengan pergulatan politik, bahkan dokumen ini tidak ditandatangani oleh Soekarno namun oleh Pejabat Presiden Ir. H. Djuanda pada tanggal 20 Mei 1961. Pada saat itu Presiden Soekarno sedang melawat ke luar negeri, pertanyaan yang mengemuka adalah mengapa tidak menunggu Presiden pulang ke tanah air dan segenting itukah penandatanganan penyatuan puluhan organisasi kepanduan ke dalam Gerakan Pramuka sehingga tanpa harus menunggu kepulangan Soekarno? Pertanyaan yang sampai sekarang belum dijelaskan kepada publik secara gamblang. Konon versi keputusan presiden yang akhirnya diterbitkan berbeda dengan draf yang masuk ke staf kepresidenan. Adalah H. Mutahar yang memberikan informasi adanya draf yang berbeda itu kepada Sri Sultan dan akhirnya mendesak Pejabat Presiden untuk segera menandatangani Keputusan Presiden 238 tahun 1961 sebagaimana kita kenal sekarang ini.

Namun demikian pada tanggal 14 Agustus 1961 toh akhirnya Presiden Soekarno menyerahkan panji-panji Gerakan Pramuka kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang pertama. Tanggal itulah yang kemudian diperingati menjadi Hari Pramuka. Jika pada awalnya terdapat keputusan politik untuk membersihkan sisa-sisa paham Baden Powell, maka tugas yang diemban Sri Sultan adalah membersihkan pengaruh komunis pada tubuh Gerakan Pramuka. Karena pada proses awal pembentukannya Gerakan Pramuka dipandang sebagai organisasi yang potensial bagi komunis untuk mengembangkan sayapnya.

Pergulatan politik itulah yang akhirnya membawa Gerakan Pramuka masuk di sekolah pada awal masa orde baru. Dikhawatirkan akan ditunggangi oleh eks-PKI, maka Gerakan Pramuka dititipkan di sekolah. Sehingga bermunculan Gugusdepan yang berpangkalan di sekolah sebagaimana kita kenal sekarang ini. Dan ini akhirnya menjadi gerakan yang sifatnya masif bahkan siswa diwajibkan mengikuti kegiatan kepramukaan atau minimal menggunakan seragam pramuka pada hari tertentu di sekolah.

Pemassalan pendidikan kepramukaan di sekolah menyebabkan penerapan sistem beregu dan sistem tanda kecakapan sebagai roh utama pendidikan kepramukaan menjadi sulit karena keterbatasan jumlah pembina. Bagaimana mungkin sistem beregu dan sistem tanda kecakapan dapat dijalankan oleh satu orang pembina yang menghadapi ratusan peserta didik karena siswa di sekolah diwajibkan mengikuti pendidikan kepramukaan? Akhirnya pendekatan klasikal yang paling mungkin diterapkan, yang pada gilirannya latihan kepramukaan menjadi pelajaran kepramukaan.

Karena itulah dalam rangka revitalisasi Gerakan Pramuka menurut hemat saya pertama kali yang perlu dilakukan adalah revitalisasi organisasi Gerakan Pramuka dengan mengembalikan gugusdepan ke masyarakat. Gugusdepan berbasis masyarakat akan lebih fleksibel dalam menerapkan metode kepramukaan hal mana ketika gugusdepan berada di sekolah metode kepramukaan sebagai ciri utama pendidikan kepramukaan tereliminasi sehingga pendidikan kepramukaan kehilangan jati dirinya.

Ketika gugusdepan berbasis di masyarakat maka keanggotaan tidak lagi bersifat masif dan organisasi akan lebih mampu mengurusi anggota. Pembina akan lebih optimal dan intensif melakukan proses pendidikan kepramukaan yang berkualitas berdasarkan metode pendidikan kepramukaan. Gugusdepan berbasis masyarakat juga akan mengoptimalkan pergaulan teman sebaya di lingkungan anak, remaja dan pemuda peserta pendidikan kepramukaan. Pada tataran inilah Gerakan Pramuka akan lebih mampu menjadikan organisasinya sebagai sebuah gerakan dalam membangun karakter bangsa.